KEBIJAKAN MONETER

KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter (bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perkembangan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia.
Dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter itu merupakan kebijakan untuk mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, atau menambah jumlah uang. Dan  mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera.

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1.         Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang longgar (easy money policy)

2.         Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

Instrumen kebijakan moneter, yaitu :

1.       Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang.

2.       Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah menaikan atau menurunkan tingkat bunga pinjaman bank umum terhadap bank sentral, sesuai kondisi yang ingin dicapai.

3.       Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan wajib adalah memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4.       Himbauan Moral (Moral Persuasion) adalah memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.

KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan negara atau pengeluaran negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:

• Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
• Pola persebaran sumber daya
• Distribusi pendapatan

Kebijakan Fiskal Ekspansioner

Peningkatan belanja pemerintah dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.

Kebijakan Fiskal Kontraksioner

Pengurangan belanja pemerintah dan/atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi.

Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri

Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara.

Kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Pada dasarnya, kebijaksanaan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Umumnya pelaksanaan pengaturan jumlah likuiditas dalam perekonomian ini dilakukan oleh bank sentral, melalui berbagai instrumen , khususnya open market operations (OMOs).

Kebijakan fiskal dan moneter di sektor luar negeri biasa disebut dengan kebijaksanaan menekan dan memindah pengeluaran. 

Kebijaksanaan menekan pengeluaran

Kebijakan ini dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. 

Kebijaksanaan memindah pengeluaran

Dalam kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian. Kebijaksanaan ini dilakukan secara paksa dan juga rangsangan.